KERJASAMA BANK INDONESIA DENGAN
INTERNASIONAL DAN ATAU PEMERINTAH
Oleh: PITAHONO
APEC (Asia Pasific Economic Coorperation)
APEC, atau singkatan dari Asia
Pacific Economic Coorperation atau kerjasama Ekonomi Asia Pasifik adalah forum
ekonomi 22 negara di Lingkar Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan
pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas dan mendorong perdagangan bebas di
seluruh kawasan Asia-Pasifik. Kerjasama Ekonomi APEC adalah forum kerjasama
ekonomi yang terbuka, informal, tidak mengikat dan tetap berada dalam koridor
disiplin WTO dan berbagai perjanjian internasional.[1]
APEC didirikan pada tahun 1989 sebagai tanggapan terhadap pertumbuhan
interdependensi ekonomi negara-negara Asia-Pasifik dan lahirnya blok
perdagangan lain di bagian-bagian lain dunia.
Sejarah APEC
Tanggal Januari 1989, Perdana
Menteri Australia Bob Hawke mengusulkan untuk didirikannya kerjasama ekonomi
yang lebih efektif untuk kawasan Asia-Pasifik. Hal ini berujung pada pertemuan
pertama APEC di ibukota Australia, Canberra diketuai oleh Menteri Luar Negeri
Australia Gareth Evans. Rapat ini dihadiri oleh Menteri dari 12 negara, dan
berujung pada komitmen untuk mengadakan pertemuan tahunan untuk masa depan di
Singapura dan Korea selatan.
Pada tahun 1989 dan 1992, para
pejabat senior informal dan dialog tingkat menteri melakukan pertemuan.
Kemudian pada tahun 1993 mantan Presiden Amerika Serikat William Clinton,
mendirikan praktek Rapat tahunan Pemimpin Ekonomi APEC yang diadakan di Blake
Island, Washington, Amerika Serikat. Isi dari rapat tersebut salah satunya
untuk memberikan liberalisasi perdagangan dan kerjasama ekonomi lebih lanjut,
memberikan dorongan dan komitmen tingkat tinggi, untuk mengembangkan semangat
masyarakat, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
Pada KTT (Konferensi Tingkat Tinggi)
APEC pada tahun 1993 di Seattle, Amerika Serikat ditetapkan Visi dari APEC,
yaitu “Mewujudkan komunitas ekonomi Asia-Pasifik yang berdasarkan pada
semangat keterbukaan dan kemitraan, serta upaya kerjasama untuk menghadapi
tantangan perubahan, pertukaran barang, jasa dan investasi secara bebas,
pertumbuhan yang berkesinambungan memperhatikan aspek-aspek lingkungan”.
Pada tahun 1994 dalam deklarasi APEC
menetapkan “Bogor Goals”, guna mewujudkan visi kerjasama tersebut. Dengan
melakukan perdagangan bebas, terbuka dan investasi di Asia-Pasifik pada
tahun 2010 untuk ekonomi negara maju dan 2020 untuk negara berkembang di Bogor,
Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan cara antara lain:
a.
Menciptakan
sistem perdagangan yang bebas, terbuka dan adil dikawasan Asia-Pasifik tahun
2010/2020 untuk ekonomi maju dan berkembang.
b.
Memimpin
dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka, meningkatkan
liberalisasi perdagangan dan jasa, mengintensifkan kerjasama ekonomi di
Asia-Pasifik.
c.
Mempercepat
proses liberalisasi melalui penurunan hambatan perdagangan dan investasi yang
lebih jauh, meningkatkan arus barang, jasa, modal secara bebas dan konsisten
dengan GATT.
Dalam perkembangannya, APEC memiliki
peran yang cukup strategis dengan penduduk sekitar 2 milyar jiwa atau lebih
dari 40% populasi dunia dan mewakili 45% nilai perdagangan dunia (1996). Sebuah
pasar yang potensial untuk perdagangan barang, jasa dan sumber daya manusia.
Realisasi pertumbuhan GDP APEC tahun 2000 sebesar 4.1% berarti relative lebih
rendah dari pertumbuhan GDP dunia yang sebesar 4.7%, disamping itu APEC juga
memiliki arti penting dalam rangka pembangunan nasional karena mewakili 69.1% pasar
ekspor non-migas Indonesia masing-masing tahun 2000. Serangkaian upaya
penguatan forum APEC demi meningkatkan standar ekonomi di kawasan Asia-Pasifik
terus dilakukan. Dengan telah disahkannya kesepakatan-kesepakatan yang
signifikan antara lain Visi APEC, Bogor Goals, Osaka Actians Agenda (OAA) yang
memberikan arahan atau pedoman kerja APEC dan pada tahun 1996 meluncurkan fase
implementasi dari pada OAA dalam bentuk MAPA (Manila Action Plans APEC).
Sedangkan tindakan kongkrit adalah RAK (Rencana Aksi Kolektif) maupun RAI
(Rencana Aksi Individu) oleh seluruh anggotanya, sehingga dalam mewujudkan
pasar yang bebas dan terbuka tahun 2010/2020 benar-benar tercapai. Seiring
berjalannya waktu dan perkembangan ekonomi dalam forum APEC, keanggotaannya pun
mengalami pertambahan, dari awal berdirinya yang dianggotai oleh 12 negara dan
sampai sekarang bertambah menjadi 12 Anggota APEC.
Peran serta Indonesia dalam APEC
Pada tahun 1989 Indonesia membantu
terbentuknya APEC. Indonesia menikmati hasil nyata dari forum kerjasama ekonomi
tersebut. Negara Anggota APEC merupakan mitra dagang utama bagi Indonesia.
Jumlah impor Indonesia sebesar 63.6% dari total impor Indonesia. Jumlah ekspor
mencapai 61% dari jumlah ekspor Indonesia. Selain itu, 50% sumber investasi
asing langsung berasal dari kerja sama Indonesia dengan negara Anggota APEC.
Negara tempat penyelenggaraan
pertemuan APEC menjadi ketua APEC. Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan pemimpin
APEC pada tanggal 5 November 1994 di Bogor. Pada saat yang sama Indonesia
menjadi ketua Gerakan Non-Blok. Hal ini membuktikan Indonesia berperan penting
dalam organisasi-organisasi regional dan Internasional. Peran Indonesia dalam
APEC antara lain:
-
Ikut
mewujudkan ketertiban dunia melalui forum konsultasi APEC yang jujur, adil dan
bebas.
-
Saling
membantu tanpa membedakan tingkat kemajuan bangsa.
Keanggotaan APEC
Pada Awal didirikannya APEC (Asia
Pasific Economic Coorperation) tahun 1989 diikuti oleh 12 Negara, yaitu
Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea Selatan,
Malaysia, Selandia Baru, Filiphina, Singapura, Thailand dan Amerika serikat.
Kebanyakan adalah negara yang berada di garis pantai Samudra Pasifik. Meskipun
begitu, kriteria keanggotaan yaitu setiap anggota adalah lebih kepada ekonomi
terpisah, dibandingkan dengan negara terpisah. Sebagai hasilnya, dalam menyebut
anggotanya, APEC (Asia Pasific Economic Coorperation) menggunakan istilah Ekonomi
Anggota, bukan Negara Anggota. Berikut adalah 22 negara yang telah
bergabung kedalam Komunitas Ekonomi Asia-Pasifik atau Asia Pasific Economic
Coorperation(APEC):
|
NO.
|
NAMA ANGGOTA
|
TAHUN DITERIMA
|
|
1
|
AUSTRALIA
|
1989
|
|
2
|
BRUNEI
DARUSSALAM
|
1989
|
|
3
|
KANADA
|
1989
|
|
4
|
INDONESIA
|
1989
|
|
5
|
JEPANG
|
1989
|
|
6
|
KOREA
SELATAN
|
1989
|
|
7
|
MALAYSIA
|
1989
|
|
8
|
SELANDIA
BARU
|
1989
|
|
9
|
FILIPHINA
|
1989
|
|
10
|
SINGAPURA
|
1989
|
|
11
|
THAILAND
|
1989
|
|
12
|
AMERIKA
SERIKAT
|
1989
|
|
13
|
REPUBLIK
TIONGKOK
|
1991
|
|
14
|
HONG KONG
|
1991
|
|
15
|
RRC
|
1991
|
|
16
|
MEKSIKO
|
1993
|
|
17
|
PAPUA NEW
GUINEA
|
1993
|
|
18
|
CHILI
|
1994
|
|
19
|
PERU
|
1998
|
|
20
|
RUSSIA
|
1998
|
|
21
|
VIETNAM
|
1998
|
|
22
|
MONGOLIA
|
2013
|
Bergabungnya Indonesia dengan Asia
Pasific Economic Coorperation (APEC) merupakan salah satu langkah yang diambil
oleh pemerintah Indonesia dikala itu untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi
nasional dan untuk meningkatkan daya saing Ekonomi global. Banyak sekali
manfaat yang di dapatkan oleh Indonesia dengan bergabung dalam Asia Pasific
Economic Coorperation (APEC), yaitu meningkatkan Infrastruktur di wilayah ASEAN
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan integritas. Berdasarkan
perhitungan Asian Development Bank Asia membutuhkan 8 triliun Dollar Amerika
Serikat untuk pembangunan infrastruktur tahun 2020.
Untuk kepentingan dalam negeri, APEC
memiliki manfaat bagi Indonesia dalam segi pembangunan infrastruktur dan
Investasi. Dengan melihat wilayah geografis Indonesia yang menguntungkan, maka
hal tersebut dapat menarik minat para investor luar negeri. Meningkatnya
kerjasama perekonomian di Indonesia dapat meningkatkan perekonomian dalam
negeri. Dengan sistem pasar terbuka atau bebas serta liberalisasi dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena jika tidak ada kerjasama dengan
negara lain, maka pertumbuhan perekonomian nasioanal akan terhambat dan sedikit
investor yang akan masuk ke Indonesia. Tentu hal ini harus terus mendapatkan
dukungan dari semua pihak, pemerintah sudah berupaya sedemikian rupa dalam
meningkatkan kesejahteraan sosial dalam bidang ekonomi (khususnya), maka
masyarakatpun juga harus berusaha untuk membantu pembangunan dalam negeri, baik
dalam hal ekonomi maupun infrastruktur lainnya.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar